Ujian Nasional sebagai Panggung Sandiwara

Asarpin
http://sastra-indonesia.com/

Kalau saja para guru kita tak lagi dilibatkan dalam merumuskan sistem pendidikan nasional, maka yang akan terjadi adalah sandiwara belaka. Yang paling tahu kondisi masing-masing siswa di sekolah adalah para guru. Tapi di Indonesia justru agak aneh. Menteri pendidikan sampai kepala dinas pendidikan merasa lebih tahu dan lebih pintar ketimbang para guru dan kepala sekolah. Mereka merumuskan sistem pendidikan dengan merasa paling tahu padahal hanya sok tahu.

Salah satu contoh adalah Ujian Nasional (UN). Munculnya sistem UN untuk SLTP dan SLTA selama ini berdasarkan mental sok tahu menteri dan kepala dinas pendidikan tadi. Mereka luput memikirkan apakah kebijakan itu hanya akan menjadi panggung sandiwara yang penuh basa-basi dan sarang maling, atau wadah bagi penyelenggaraan praktek mafia pendidikan. Para guru menjadi orang yang munafik dan siswa juga diajarkan untuk jadi munafik. Dan ini terus dirayakan dari tahun ke tahun tanpa evaluasi dan refleksi yang memadai.

Anda bisa bayangkan kalau para guru kita tidak memihak para siswa dalam UN. Kalau saja UN selama ini dilaksanakan dengan jujur dan tanpa praktek kecurangan, maka bayangkan berapa banyak siswa yang tidak akan lulus, terutama siswa di sekolah-sekolah daerah. Dan anda bayangkan juga apa tindakan yang akan diambil oleh para orang tua siswa terhadap guru dan sekolah kalau ternyata sebagian besar anak mereka tidak lulus UN.

Maka, pilihan para guru untuk menolong para siswa mereka dalam UN selama ini sangat bisa dihargai, walau secara moral tidak pantas diberi apresiasi. Saya tidak tahu yang ada di benak dan pikiran para pembuat kebijakan dalam hal pencerdasan bangsa kita selama ini. Tidak hanya satu pakar pendidikan dan para guru yang menolak UN sebagai dasar satu-satunya kelulusan siswa. Tetapi, toh, Mendiknas juga bersikukuh mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa mau mengakomodasi suara guru dan teriakan para pakar.

Kalau saja pengalaman penyelenggaraan UN tahun ini tidak juga dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian membubarkan sistem ujian nasional untuk tahun-tahun berikutnya, maka dunia pendidikan di Indonesia tidak akan berjalan lebih baik. Malah dengan adanya UN itu, dunia pendidikan kita akan terus jadi bahan olok-olok dan sandiwara para guru untuk menutupi kenyataan sebenarnya yang terjadi.

Selama ini saya tak melihat pelaksanaan UN bisa memberi harapan yang signifikan bagi perkembangan dunia pendidikan yang akan datang. Sejak awal kebijakan ini diterapkan sudah menuai masalah dan menuai kritik yang keras. Dan sejak awal juga saya sudah menduga akan banyak kebocoran dan kendala mengingat mental siswa dan guru kita sendiri yang tak pernah siap.

Sudah bukan rahasia lagi kalau mutu pendidikan di daerah lebih rendah dengan mutu pendidikan di kota-kota yang sudah sangat maju. Oleh karena itu, tak heran jika ada sebagian guru menganggap sistem UN sama sekali tidak mempertimbangkan kondisi ini dan jelas-jelas tidak adil. Dan langkah yang dipilih para guru adalah “menyelamatkan” siswa mereka dari ancaman ketidaklulusan, yaitu dengan memberikan jawaban yang dibuat oleh para guru sendiri.

Dari informasi yang saya dapat, saya menduga kalau sebagian besar guru pengawas ujian nasional itu membiarkan dengan sengaja kalau ada siswa yang menyontek. Bahkan menurut salah seorang siswa yang baru saja mengikuti ujian nasional, banyak pengawas yang pura-pura tidak melihat ketika siswa menyontek.

Baru-baru ini saya agak sering berbincang dengan sejumlah guru SLTA dan SLTP seputar pelaksanaan ujian nasional. Ketika saya bertanya soal kebocoaran pelaksanaan ujian tersebut, mereka tersenyum. Bahkan ketika saya bertanya tentang SMS yang beredar seputar jawaban atas lembar soal ujian nasional itu, mereka tersenyum. Akhirnya kami berbincang agak lama dan makin lama makin serius.

Dari informasi dua puluh guru SLTA dan SLTP di kabupaten Tanggamus, makin sadar saya kalau UN itu tak mencerdaskan. Mereka mengakui kalau yang membocorkan jawaban adalah ulah para guru dan guru pengawas sendiri. Alasan mereka jelas: siswa se-Tanggamus belum bisa dilepas, kalau siswa tidak dibantu dengan memberi jawaban yang dibuat oleh guru, maka sebagian besar mereka tidak akan lulus. Dan kalau banyak siswa yang tidak lulus, maka guru bisa mendapat masalah dengan orang tua siswa.

Apa yang terjadi di kabupaten Tanggamus itu juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kecurangan berasal dari sumber yang sama dengan alasan membela siswa agar lulus UN. Guru pengawas lebih memilih diam tatkala melihat para siswa menyontek karena sejujurnya mereka merasa kasihan kepada siswa. Kalau banyak sisiwa yang tak lulus, kasihan pada siswa-siswa kita. Mereka akan merana…

Geli. Sedaih, miris. Marah. Dan entah apa lagi yang saya rasakan kala melihat panggung-panggung sandiwara yang realis macam itu. Sungguh menyedihkan jadi seorang guru yang menipu. Dan sungguh miris kalau saja Mendiknas masih terus mempertahankan UN yang aneh bin ajaib itu.
__________
*) ASARPIN, lahir di dekat hilir Teluk Semangka, propinsi Lampung, 08 Januari 1975. Pernah kuliah di jurusan Perbandingan Agama IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Setelah kuliah, bergabung dengan Urban Poor Consortium (UPC), 2002-2005. Koordinator Uplink Lampung, 2005-2007. Pada 2009 mengikuti program penulisan Mastera untuk genre Esai di Wisma Arga Mulya, 3-8 Agustus 2009. Tahun 2005 pulang lagi ke Lampung, dengan membuka cabang Urban Poor Linkage (UPLINK). Di UPLINK pernah menjabat koordinator (2005-2007). Menulis esai sudah menjadi bagian perjalanan hidup, yang bukan untuk mengelak dari kebosanan, tapi ingin memuaskan dahaga pengetahuan. Sejak 2005 hampir setiap bulan esai sastra dan keagamaan terbit di Lampung Post. Kini telah beristri Nurmilati dan satu anak Kaila Estetika. Alamat blognya: http://kailaestetika.blogspot.com/

Dijumput dari: http://sastra-indonesia.com/2012/01/ujian-nasional-sebagai-panggung-sandiwara/