“Ijtihad” Demokrasi Kuntowijoyo

Judul buku: Identitas Politik Umat Islam
Pengarang: Kuntowijoyo
Penerbit: Mizan, Bandung, 1997
Tebal: xxvii+253 halaman
Peresensi: Sutejo
Merdeka, 2 Nop 1997

DALAM buku Dakwah & Politik Dai Berjuta Umat (1997), Zainudin MZ mensinyalir tentang demokrasi kita yang bagai ‘’bunga dalam jambangan’’. Karena itu, keberadaanya dipertahankan, dirawat, dan disiram. Tapi dijaga jangan sampai tumbuh terlalu besar. Akarnya tak boleh menghujat dalam (hal. 2003).

Bidikan kritis Zainudin demikian, tampaknya, banyak dirasakan oleh banyak pengamat dan praktisi politik. Tak terkecuali Kuntowijoyo. Kehadiran buku Identitas Identitas Poitik Umat Islam dari tangan arifnya adalah suplemen khusus buat pendamba dan praktisi demokrasi. Karena itu, dalam salah satu bagiannya yang menarik -Kaidah-kaidah Demokrasi- (hal.9-104). Kuntowijoyo mengungkapkan adanya parameter sebuah demokrasi: saling mengenal (ta’arruf), musyawarah (syura), kerja sama (ta’awun), menguntungkan umat (maslahah), adil (‘adil), dan adanya perubahan (taghsyir).

Ta’aruf dalam persepsi Kuntowijoyo mengamanatkan pentingnya komunikasi dialogis. Tidak adanya dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain. Semua hal dilaksanakan atas kepentingan pihak terkait, tidak monologis oleh kelompok mayoritas yang dominan. Bahkan, lebih dari itu, ta’aruf bisa menjadi cermin dari asumsi negara hukum.

Jika meneropong fenomena politik mutakhir, hal demikian boleh jadi semacam antonimnya. Tak heran jika tiga tahun yang lalu Adam Schwarz memandang picik tentang ketidakpastian hukum di tanah air. Sampai-sampai dia bilang, tujuan hukum adalah untuk kepentingan pemerintah. Mengapa? Karena kuatnya dominasi kelompok mayoritas yang punya otoritas di satu sisi, sedangkan di sisi lain menuntut pihak lain wajib punya loyalitas. Kondisi demikian, menurut Kuntowijoyo, ta’aruf tidak mungkin terjadi.

Tradisi musyawarah (syura) di Indonesia masih terlalu muda. Sedang demokrasi sendiri yang dikenal di tanah air kita adalah produk dunia modern (hal. 97). Demokrasi pada dunia (negara) modern -menurut Max Weber- menuntut adanya sesuau yang legal-rasional.

Persoalannya, selama ini musyawarah mufakat kita ternyata sebuah realita yang semu, sehingga tak mengherankan kalau Dr. Anwar Harjono dalam buku Perjalanan Politik Bangsa (1997) mensinyalir bahwa keberhasilan musyawarah-mufakat yang terjadi selama ini karena wibawa dan pengaruh Presiden Soeharto, bukan pada proses musyawarah-mufakat itu sendiri! Dilemanya, tentu akan menimbulkan persoalan pascasuksesi nantinya.

Sedangkan kerja sama (ta’awun) dalam pandangan Kuntowijoyo harus bermuara pada dua kepentingan: kepentingan manusia dan kepentingan Tuhan. Demokrasi politik arifnya  tiadanya hambatan dari kekuasaan. Karena itu, demokrasi yang kita kehendaki adalah demokrasi yang berarti ‘’merdeka untuk’’ bukan dalam persepsi negatif yang berarti ‘’merdeka dari’’.

Dalam wacana lebih luas, ta’awun ini menghendaki adanya demokrasi sosial dan ekonomi: tidak adanya dualisme ekonomi, monopoli, oligopoli, nepotisme, dan ersattz capitalism!

Ketidakmaslahan dalam demokrasi sering terjadi karena dalam praktek demokrasi tidak terjadi apa yang disebut dengan politik amar ma’ruf nahi munkar. Prakteknya, masih dijumpai masyarakat yang kuat ‘’membeli’’ demokrasi (hal.101), dan ironinya masyarakat pun bersedia ‘menjual’ suaranya. Dengan demikian, maslahah hanya menjadi milik para elit penguasa.

Jika perilaku politik Orde Baru yang dinilai oleh berbagai pihak ban cinde ban siladan (politik pandang bulu), tentu hal ini bisa jadi sebuah penafikan dari entitas demokrasi yang ‘adil. Pun, kalau nuansa demokrasi mengamanatkan pentingnya perubahan (taghyir), maka kemantaban status quo yang ‘’dipaksa-paksakan’’ menjadi cermin mutakhir yang sangat memprihatinkan.

Kalau pesta demokrasi 1997 lalu -di beberapa tempat- diwarnai keonaran dan kerusuhan -puncaknyanya rusaknya surat suara karena pembakaran massa di Sampang- (lihat Kompas, 31/5). Barangkali satu aspeknya disebabkan oleh tidak terpenuhinya parameter yang diusulkan Kuntowijoyo. Mengapa? Karena kecurangan masih saja terjadi. Manipulasi tak henti. Tak pelak, hal ini memicu Kiai Alawy untuk menyatakan pernyataan yang keras. Kenyataan ini memalukan, apalagi dilakukan oleh orang “pintar”.

Akibatnya, Pancasila sebagai objektivasi Islam, sebagai asas tunggal -dalam kehidupan demokrasi politik-, baru merambah pada matra strukturasi dan mekanisme, bukan pada matra substansinya!

Pembahasan yang dilakukan Kuntowijoyo dalam buku ini “mengingkarkan” pembahasan politik klasik —yang menekankan pada syariah dan akhlak–. Karena itu, pemikiran politik klasik seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibn Taimiyah disingkirkan, karena mengandung asumsi negara kerajaan. Sebaliknya, penjelajahan macam yang dilakukan Abul A’la Al Maudadi dan Musthafa Husni  As-Sibai’i menarik diketengahkan karena mengandung asumsi tentang negara Republik dengan pemahaman tentang system  (hal. xxv).

Kuntowijoyo meninggalkan pendekatan akhlak (moral yang bergerak ke pendekatan sistem yang impersonal! Meski katanya, pendekatan ini akan bisa menjadi sangat popular karena adanya tuntutan clean government. Umat Islam karenanya, sudah waktunya mempunyai dokumen politik yang tidak ‘’sekadar’’ syariah dan akhlak, tetapi berbicara tentang kenyataan yang konkret. Pentingnya semacam jembatan antara akhlak dan sistem, moralitas pribadi dan realitas politik perlu dibangun!

Sayang, selama ini semboyan politik yang berpayung amal saleh, ‘’politik akhlaqul karimah’’ atau ‘’politik amar ma’ruf nahi munkar’’ hanya menjadi utopianisme, karena adanya semacam pelembagaan. Karena itu, kata Kuntowijoyo, tanpa pelembagaan politic of meaning itu akan menjadi meaning, dan tak pernah menjadi politics (hal.74).

Di sinilah, menurutnya, pentingnya keberadaan Organisasi Peserta Pemilih (OPP). Ini pun hubungan umat dengan partai harus instrumental dan sementara. AArtinya, kalau suatu partai tidak lagi aspiratif terhadap umat dapat saja meninggalkannya setelah melakukan evaluasi.

Kalau format politik Islam secara historis pernah demikian kuat dan pengaruh dan ‘’perilakunya’’ yang karenanya –hanya menjadi instrument dalam kondisi krisis macam tahun 1965- maka sejarah itu tentu tidak boleh berulang.

Bagaimana agar umat Islam bisa berperan dengan baik? Kuntowijoyo melontarkan alternatif berpolitik Islam sebagaimana tersirat pada ujung bagian objektivasi (hal. 76). Didirikannya semacam ‘’Partai Islam Plus’’, ‘’Partai Tanpa Nama’’, atau pun didirikannya ‘’Partai campuran’’.

Selain hal-hal di atas, Kuntowijoyo juga membahas tentang Pancasila yang sering menjadi mitos dan menafikan objektivasi, politik industrialisasi sampai pentingnya strategi dan metode berpolitik umat Islam. Semua itu dibahasnya dengan investigasi dan pola penalaran yang argumentatif dan dalam.

Sebagai buku amatan, karya Kuntowijoyo ini sebuah karya yang rasional, plus empatif. Rasional, karena penalaran Kuntowijoyo sebagai ilmuwan ‘ulung’ yang tak perlu diragukan lagi kompetensinya. Sedangkan empatif, karena sosok Kuntowijoyo yang di samping sebagai ilmuwan, juga sebagai sastrawan.

Buku ini sekaligus merupakan penjelajahan empati untuk memberdayakan dan pemihakan pada ‘’wong cilik’’. Karena itu, tak jarang karya sastra yang ditulisnya juga bertemakan politik: Laki-laki yang Kawin dengan Peri (1995) yang menjadi label kumpulan cerpen Kompas dua tahun lalu adalah bukti konkret empatinya.

*) Sutejo atau S. Tedjo Kusumo, Dosen Kopertis VII Surabaya, tinggal di Ponorogo, Jatim.
Dijumput dari:  http://sastra-indonesia.com/2012/12/ijtihad-demokrasi-kuntowijoyo/